Sel. Jun 28th, 2022

Presiden Jokowi baru saja melakukan penyegaran terhadap kabinet yang dipimpinnya, total ada dua sosok baru yang mengisi kursi menteri, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Selain itu tiga wakil menteri baru menghiasi kabinet, mereka adalah Afriansyah Noor diangkat menjadi Wakil Menteri ketenagakerjaan, Raja Juli Antoni selaku Wakil Menteri ATR/Kepala BPN dan Wempi Wetipo diberi amanat Wakil Menteri Dalam Negeri. Dengan komposisi baru tersebut banyak pihak mempertanyakan akan seperti apa nasib kabinet pasca reshuffle, akankah lebih baik atau justru mundur.

Maju atau mundurnya kinerja kabinet bergantung pada kinerja para menteri, secara ideal posisi menteri semestinya dijabat oleh figur yang memang ahli dalam bidang tersebut, namun dalam realitas politik hal itu susah terwujud, mengapa? Karena dalam penyusunan kabinet posisi menteri merupakan domain politik yang penunjukannya berdasarkan pertimbangan politik, ketika pertimbangan politik yang digunakan maka orientasinya lebih pada berbagi kekuasaan di antara sesama partai koalisi pendukung Presiden, oleh sebab itu politisi yang ditunjuk sebagai menteri pada dasarnya tidak benar-benar ahli di bidang itu.

Demi menyikapi keterbatasan kapasitas menteri maka disiapkan posisi wakil menteri yang dalam sejarah kelahirannya memang dikhususkan kepada orang yang ahli di bidang tersebut, harapannya kekurangan menteri bisa ditutupi oleh wakil menteri yang memang pakar di bidang tersebut. Malangnya dalam perkembangan politik terkini, posisi wakil menteri juga mulai dijabat oleh politisi, tidak lagi sepenuhnya dipercayakan kepada para ahli, akibatnya tidak ada yang menutupi kekurangan menteri yang memang tidak ahli di bidang itu, menteri dan wakil menteri tidak bisa saling melengkapi.

Formasi menteri dan wakil menteri baru nampaknya tidak mencerminkan figur yang memang ahli pada bidangnya, mayoritas diisi oleh para politisi, pertimbangan presiden nampaknya lebih pada pembagian kekuasaan kepada partai yang mendukung Presiden namun selama ini belum mendapat jatah menteri atau wakil menteri. Tercatat PBB, PSI dan PAN mendapat jatah dalam reshuffle kali ini. Jokowi sepertinya lebih memilih menyolidkan koalisi hingga 2024 dengan pembagian jatah menteri dan wakil menteri.

Skema pembagian jatah yang dinilai proporsional menurut Presiden, semakin meneguhkan keyakinannya bahwa pemerintah secara sepihak merasa telah memberikan kesejahteraan bagi rakyat, yang sesungguhnya hanya fatamorgana.

Penulis: Dr. H. Baeti Rohman, MA
Ketua Umum DPN ISQI (Ikatan Sarjana Al-Qur’an Indonesia)

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.